Hutan NTB yang Kaya Masih Belum Tergarap Optimal

Hutan NTB yang Kaya Masih Belum Tergarap Optimal

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi 400 ribu hektar lahan perhutanan yang dimana 34 ribu hektar sudah berizin dan dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial. Walau begitu, pengurusan izin terhadap penggunaan perhutanan sosial masih dianggap lambat. Dilansir oleh Mongabay.co.id, konflik kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat menjadi salah satu pemicu tidak optimalnya penggunaan perhutanan sosial.

Pembudidayaan sektor kehutanan dilansir dapat menangkal berbagai macam bencana alam seperti longsor dan banjir. Terlebih lagi, pembudidayaan sektor kehutanan dapat menjadi pusat revitalisasi untuk berbagai macam flora dan fauna.

 

Sejak beberapa tahun lalu, sektor kehutanan nampak tidak terurus dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016, tidak ada political will untuk memperhatikan sektor kehutanan yang begitu kayanya. Hingga pada akhirnya ditahun yang sama, banjir bandang di kota Bima dan kabupaten Bima yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 2 triliun. Pemotongan liar masih sering terjadi dan terjadi dengan sangat masif, begitu juga pembebasan lahan perhutanan yang digunakan untuk lahan pertanian.

Masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan hutan juga dijerat kemiskinan dan memiliki kualitas hidup yang miris. Padahal kawasan NTB dikenal dengan kekayaan hutan yang diperkirakan mencapai 400 ribu hektar lahan. Selain itu, masalah internal antara petani dan pemerintah serta petani dengan perusahaan yang memegang izin lahan juga terus terjadi.

Direktur WWF Nusa Tenggara, Ridha Hakim, mengatakan bahwa untuk menata perhutanan sosial maka pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang yang nyata dengan dana yang mencukupi juga. Dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah untuk memulihkan kondisi hutan NTB yang sudah rusak parah.

Pengelolaan hutan sosial juga masih belum optimal yang dimana masyarakat sekitar belum mampu mengelola hutan dengan lestari. Untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga terkendala pemasaran dan produksi dan masih belum ada yang fokus mengurus.

 

Penggunaan marketplace agribisnis yang terintegrasi penuh dengan fitur-fitur berjualan yang sempurna menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi para pelaku agribisnis khususnya pada wilayah perhutanan. Ekosis menjadi salah satu aplikasi marketplace agribisnis memberikan platform yang mudah, aman, dan transparan bagi para pelaku agribisnis untuk berjualan.

 

 

 

 

Leave a Reply